Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan Cepu merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Camat Cepu dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati Blora melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, meskipun secara struktural Camat Cepu berada langsung dibawah Bupati Blora.  Pertanggungjawaban Camat kepada Sekretaris Daerah terpahami sebagai pertanggungjawaban administratif.

Camat dalam menyelenggarakan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

Camat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai berikut :

  1. merumuskan program kegiatan pada Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman, ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
  4. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. melaksanakan sebagian tugas Bupati di kecamatan dalam bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
  6. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;
  7. menyusun usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan kelurahan dan desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan di kecamatan;
  8. mengadakan pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa/lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa dan warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera;
  9. melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
  10. memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
  11. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  12. menetapkan keputusan dan naskah dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. menginventarisasi dalam memecahkan permasalahan bersama aparat terkait yang muncul baik masalah pemerintahan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;
  14. membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan;
  15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada Bupati;
  16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
  17. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
  18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan;
  19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.